Sulut, PELOPORBERITA.ID — Dugaan penyelewengan dana bantuan korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro memasuki babak baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara kini resmi meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan.
Langkah tegas itu diambil setelah rangkaian pemeriksaan intensif dan temuan awal yang dinilai cukup kuat untuk menelusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi atas anggaran bantuan bencana senilai Rp35,7 miliar dari BNPB RI.
Di bawah komando Kajati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kejati bergerak cepat dan agresif membongkar indikasi penyimpangan penyaluran anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi ribuan warga terdampak erupsi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulut, Januarius Bolitobi SH, menegaskan keseriusan lembaga penegak hukum tersebut.
“Laporannya ada dan kami tidak main-main.
Sampai hari ini sudah 160 orang kami periksa dalam proses penyidikan,” tegas Bolitobi saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2025).
Tidak hanya memanggil ratusan saksi, tim Kejati juga terjun langsung ke lapangan, memeriksa kondisi nyata hingga 12 desa terdampak.
Langkah itu dilakukan untuk mencocokkan data, laporan, serta aliran anggaran dengan fakta di lapangan.
Namun, di tengah proses penyidikan, Kejati menerima informasi mencurigakan.
Beredar kabar bahwa pemerintah daerah disebut baru akan menyalurkan bantuan justru ketika penyidik sedang bekerja.
Bolitobi pun mengeluarkan peringatan keras. “Jika benar ada upaya seperti itu, kami ingatkan agar jangan menabrak aturan.
Kami mencium potensi penghilangan barang bukti. Jadi, jangan coba-coba,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyidik terus bergerak dan tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang mencoba menghalangi penyidikan.
“Perkembangan perkara ini akan kami sampaikan sesuai prosedur. Yang jelas, kami bergerak,” tutupnya.
Dengan status penyidikan yang telah ditegaskan, Kejati Sulut kini berada di jalur untuk mengungkap siapa aktor utama di balik dugaan korupsi dana bencana yang menyangkut keselamatan ribuan warga Gunung Ruang. IOP
