Sulut — PELOPORBERITA.ID — Menurut Dr. Maxi Egetan ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Korupsi di Sulawesi Utara saat ini telah menjadi masalah kronis yang merusak struktur sosial, ekonomi, dan budaya pemerintahan.
Aspek substansial dalam upaya memberantas korupsi sudah dilakukan oleh Kapolda beserta jajarannya dengan mengambil langkah serius melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan menetapkan tersangka dalam beberapa kasus termasuk hibah GMIM dan tidak menutup kasus-kasus lainnya yang menjadi temuan atau hasil laporan masyarakat.
Konsentrasi pemberantasan Korupsi sebagai tugas Kepolisian menjadi penting dan strategis dengan didukung oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran kolektif dengan asumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila tugas Kapolda dan jajaran kepolisian akan berhasil kalau didukung penuh masyarakat.
Peran Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langie SIK.MH sebagai agen perubahan dalam memberantas korupsi didaerah ini telah nampak dengan jelas dan mendapat dukungan penuh berbagai elemen masyarakat termasuk para dosen dan mahasiswa.
Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan tanpa pandang bulu dengan menyasar birokrasi pemerintah bahkan lembaga keagamaan mendapat apresiasi disertai dukungan moral publik. Sebelumnya tidak dilakukan oleh para pendahulunya di Polda Sulut.
Dengan adanya tindakan maupun kebijakan Kapolda tersebut, memberi pesan serius kepada birokrat yang duduk dalam jajaran pemerintahan untuk bersikap profesional, berintegritas dan tidak melakukan korupsi. Juga lembaga keagamaan dan lembaga lainnya untuk menjauh dari budaya maupun perilaku korupsi.
Masyarakat juga diharapkan untuk tidak apriori dengan membangun diskursus yang seolah-olah berasumsi bahwa upaya Kapolda memberantas korupsi karena faktor politis.
Bahkan saat ini ada upaya mencari sebuah justifikasi dengan isu dana hibah yang diberikan kepada pihak Polda Sulut.
Hal demikian menurut pendapat kami tidak etis karena bukan itu yang menjadi titik persoalannya.
Pandangan tentang peran Kapolda yang menjadi trigger dalam upaya pemberantasan korupsi yang harus dilihat, sebagai langkah positif dalam membawa perubahan bagi daerah Sulawesi Utara.
“Artikel ini ditulis oleh Dr. Maxi Egetan ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Manado berdasarkan pandangannya, peran dan kebijakan Kapolda Sulut menjadi pemicu perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas”
(IOP)
