SULUT Peloporberita Id- Ketua DKPP RI Heddy Lugito jadi “Nara Sumber” membawakan materi Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pilkadaa Tahun 20224 yang di laksanakan KPU Sulut, Kamis 13/6 2024 di Ballroom Hotel Grand Puri Manado
Heddy Lukito yang di dampingi Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon di hadapan peserta 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara Kordinator/Staf Divisi Hukum dan pengawasan, Lugito memaparkan pentingnya “Etika” bagi penyelenggara pemilu.
Di mana Kode Etik secara umum merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu yaitu berupa kewajiban serta larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu berdasarkan (Keputusan KPU 337 Tahun 2020). Tentang “Prinsip Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 ujar Ketua DKPP RI Lugito
Di sisi lain Lukito menyampaikan bagi peserta itu. Berpegang teguh pada peraturan perundangan KPU, yang berintegritas, agar pemilu berjalan dengan baik, tentu harus cerdas dan berintegritas, imbuh Lugito.
Demikian halnya ujar Ketua DKPP RI mengenai pemilu larut dari politik uang, nah di pilkada, ini kita di pertemukan dengan begitu banyak pelanggaran etik, jadi bagus tidaknya penyelenggaraan pemilu itu tergantung pada penyelenggara pemilu, terkait ASN, juga tergiurdengan promosi jabatan dan ini sangat berpengaruh bagi penyelenggara pemilu, tandas Lugito.
Sekali lagi KPU itu harus memanteinance, “etik” soal patut atau tidak patut, sehingga terjadi krisis etika yang dampaknya sangat luas, untuk itu mari! Kita menjaga etika, dan kita yakin politik uang akan mulai hilang dengan sendirinya.
Menyangkut “Politik menghalalkan segala cara itu tidak berlaku lagi untuk itu pentingnya regulasi, dalam melaksanakan undang-undang kita pegang bersama, dan akrobatik politik segera kita hilangkan dengan menjaga regulasi yang ada, bersyukur di sulut tidak terjadi PSU, ujar Lugito
Lebih lanjut ungkap Lukito Index kepatuhan etik pada penyelenggara pemilu, Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan perancangan indeks kepatuhan ini yaitu dalam rangka penegakkan etika para penyelenggara pemilu,
Nantinya, sambung dia, indeks kepatuhan akan dijadikan tolok ukur evaluasi atau assesmen dari kinerja para penyelenggara Pemilu 2024. Pungkas nya
Donald Audy
