Caption: Ilustrasi Karikatur Editorial
SULUT, PELOPORBERITA — Penurunan angka pengangguran di Sulawesi Utara belum mencerminkan membaiknya kualitas dan kepastian pekerjaan.
Data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,90 persen, hanya turun 0,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya. (8/11/26)
Ironisnya, jumlah penduduk bekerja berkurang 12.820 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 67,21 menjadi 65,87 persen.
Sementara itu, pekerja formal hanya mencapai 42,88 persen, sedangkan 57,12 persen lainnya berada di sektor informal.
Fakta ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut. Sebab, penurunan angka pengangguran belum diikuti perbaikan kualitas dan kepastian pekerjaan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut dituntut membuktikan bahwa program yang dijalankan bukan sekadar agenda administratif, melainkan benar-benar membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan Disnaker tidak cukup diukur dari realisasi program dan serapan anggaran. Publik menunggu bukti nyata berupa terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas pekerjaan, dan membaiknya kesejahteraan tenaga kerja.
Gubernur Yulius Selvanus dan Kepala Dinas Tenaga Kerja perlu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata. Penguatan industri lokal, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan tenaga kerja harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang terukur, bukan berhenti sebagai agenda rutin birokrasi.
Penurunan angka pengangguran tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri, masyarakat menunggu lapangan kerja yang layak, pendapatan yang lebih pasti, dan kesempatan kerja yang semakin luas.
Di titik inilah arah kebijakan Gubernur YSK dan kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja perlu dibuktikan melalui hasil nyata.
Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp untuk dimintai tanggapan, Kepala Disnakertrans Sulut, Deicy Paath, belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan. (Ican Octo)
